INDEX BERITA
Jakarta - Ketua PBNU Said Aqil Siradj, sore ini menemui Presiden Joko Widodo. Said Aqil ingin menyampaikan undangan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU.

"Dalam rangka Munas," jawab Said saat ditanya wartawan, di Bina Graha, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat (30/10/2014).

Munas PBNU akan dilaksanakan besok hari. Belum diketahui apakah Jokowi akan hadir dalam acara tersebut atau tidak.

Saat ditanya apakah ada agenda lain yang disampaikan Jokowi, Said Aqil menepisnya. "Nanti saja kalau sudah selesai," kata dia.

(detik.com)
Jakarta, -- Duta Besar Swedia untuk Indonesia, Johanna Brismer Skoog berkunjung ke PBNU. Ia bersama dua stafnya diterima Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj di ruangannya, lantai 3 gedung PBNU, Jakarta, Kamis siang (30/10).

Pada pertemuan tersebut, ia menyampaikan beberapa hal yang diterjemahkan Sekretaris Jenderal PBNU H Marsudi Syuhud. Johanna bertanya mulai dari karakter Islam Indonesia, perkembangannya. Kemudian ngobrol kemungkinan kerja sama dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kebudayaan, dan antiteroris.

Menjawab pertanyaan tersebut Kiai Said mengatakan, karakter Islam Indonesia, khususnya NU adalah tawasuth, berada di tengah-tengah. Mayoritas Islam Indonesia, dari segi kebudayaan, tidak mengikuti Barat dan juga Timur Tengah. Islam Indonesia adalah Islam yang akrab dengan kebudayaannya sendiri.

Kang Said menambahkan, Islam Indonesia adalah Islam rahmatan lil alamin. Islam yang tidak ingin menjadikan agama sebagai dasar negara. Karena menurutnya, jika Islam dijadikan dasar negara, maka oposisi menjadi musuh Islam. Musuh Islam bisa dikatakan kafir. Akibatnya bisa benturan sesama umat Islam sendiri.

“Kita lebih memilih dasar negara tidak berdasar agama, tapi tidak bertentangan dengan agama,” kata kiai yang akrab disapa Kang Said tersebut.

NU, sambung Kang Said, bukanlah partai politik, tapi warganya berada di berbagai partai poitik karena NU membebaskan warganya untuk aktif di partai mana pun. Ia juga menyebutkan lembaga, lajnah dan banom NU kepada tamu-tamunya itu.

Mendapat penjelasan seperti itu, Johanna menginginkan gaya Islam seperti yang berkembang di negaranya. Kemudian ia bertanya lebih tegas lagi soal penerapan syariat Islam pada sebuah negara.

Menurut Kang Said, syariat Islam tidak bisa dipaksakan, apalagi hal itu dilakukan dari atas. “Orang-orang NU itu taat beragama, mengerjakan shalat dan perintah-perintah Islam, tapi tak setuju dengan syariat Islam.

Soal teroris, Kang Said menjamin, dari cara berpikir dan kebudayaannya, warga NU tidak ada yang terlibat dalam gerakan-gerakan terorisme. (Abdullah Alawi/nu.or.id)
Swedia (30/10) secara resmi mengakui Palestina sebagai negara berdaulat sehingga menjadikannya sebagai negara besar pertama di Eropa yang mengakui Palestina.

Kepastian itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Swedia Margot Wallstrom.

"Pengakuan hari ini merupakan sumbangan bagi masa depan lebih baik di kawasan yang telah lama diwarnai dengan kemacetan perundingan, kehancuran dan frustasi," kata Wallstrom.

"Sebagian kalangan mengatakan keputusan ini terlalu cepat. (Sebaliknya) saya takut langkah ini agak terlambat," tambah Menlu Swedia.

Sidang Umum PBB menyetujui pengakuan de facto negara Palestina pada 2012, tetapi Uni Eropa dan sebagian besar negara-negara anggota organisasi itu belum memberikan pengakuan.

Menteri Luar Negeri Swedia Wallstrom berharap langkah Swedia akan segera diikuti oleh negara-negara lain.

Ketika Swedia mengumumkan rencana akan mengakui Palestina sebagai negara berdaulat awal bulan ini, Amerika Serikat mengatakan keputusan Swedia terlalu dini.

Pengakuan tersebut menjadikan Swedia sebagai negara anggota lama Uni Eropa pertama yang mengakui Palestina. Negara maju lain di Eropa yang telah memberikan pengakuan adalah Islandia tetapi negara itu tidak masuk menjadi anggota Uni Eropa.
Sementara itu Presiden Palestina Mahmud Abbas menyambut baik keputusan Swedia yang resmi mengakui negaranya.

(bbc indonesia)
Jakarta,- Wakil Presiden Republik Indonesia H Jusuf Kalla (JK) dipastikan akan menghadiri Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama atau Munas-Konbes NU di areal gedung kantor PBNU, Jakarta. Mustasyar PBNU itu dijadwalkan akan menutup agenda Munas-Konbes pada Ahad, 2 November 2014.

“Pak JK sudah memastikan hadir pada penutupan Munas-Konbes,” kata H Agus Salim Thoyyib kepada NU Online, di kantor PBNU, Kamis (30/10).

Presiden Joko Widodo juga telah dijadwalkan hadir dan membuka secara resmi acara Munas-Konbes NU 2014, namun sampai berita ini ditulis pihak kepresidenan belum menyampaikan konfirmasi. Menurut Agus Salim, undangan sudah disampaikan ke Istana namun presiden belum memberikan kepastian akan hadir.

Menurut Ketua Panitia H Arvin Hakim Thoha, jika Presiden Jokowi berhalangan hadir, Munas-Konbes NU 2014 akan dibuka langsung oleh Rais Aam PBNU KH Musthofa Bisri atau Gus Mus. 

(nu.or.id)
Jakarta, - Meski berbagai upaya dilakukan untuk mencegah dan memberantas ekstremisme, namun faktanya kelompok-kelompok Islam garis keras tetap ada, bahkan tumbuh, pada abad modern ini. Mengapa ini bisa terjadi?

Menurut Wakil Menteri Agama sekaligus Mustasyar PBNU, KH Nasaruddin Umar, hal itu lebih disebabkan oleh apa yang ia sebut sebagai “religious shock” ("kepanikan beragama") yang menjangkiti umat Islam hingga kini.

Ia mengatakan, masa depan telah datang lebih cepat dari kesiapan mental kaum muslim untuk menghadapinya. Rekam sejarah Islam yang pernah mengalami zaman keemasan sebagai penguasa dunia belum terhapus dari benak mereka, sementara realitas kondisi mereka sekarang justru menunjukkan sebaliknya.

“Ini yang menyebabkan religious shock,” ujarnya

Nasaruddin juga menjelaskan tentang perkembangan pemikiran keislaman di Indonesia seiring merebaknya pendirian IAIN dan UIN. Perguruan tinggi-perguruan tinggi ini lalu menjadi tempat subur kajian pemikiran tokoh reformis Islam, Muhammad Abduh, yang di kemudian hari menciptakan revolusi pemikiran keislaman, termasuk dengan munculnya liberalisme.

Religious shock pun kembali terjadi di sini. Secara reaksioner kelompok ekstrem lahir untuk melawan perkembangan baru ini. “Liberalisme adalah anak kandung globalisasi, sementara saudara kandungnya ya kelompok-kelompok garis keras itu,” tutur mantan Katib Aam PBNU ini.

Nasaruddin juga menilai, sekelompok orang yang tertarik bergabung dengan gerakan ekstrem Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS) juga mengalami kasus yang sama. Langkah antisipasinya bisa dilakukan dengan memperluas kesadaran umat Islam dan melindungi tempat-tempat strategis, seperti masjid, dan penguasaan ISIS dan sejenisnya.

(nu.or.id)
Jakarta, - Forum Umat Islam (FUI) Sumatera Utara sudah tidak main-main untuk membubarkan tarekat Samaniyah, salah satu aliran tarekat di bawah naungan Jamiyah Ahlit Thariqah Al-Mutabarah An-Nahdhiyah (Jatman). Thariqah mu’tabarah NU ini terancam dibubarkan dan dilarang ajarannya di daerah Sumut.

Keseriusan rencana tersebut ditandai dengan pelaporan FUI melalui Tim Pembela Muslim (TPM) kepada polisi, bahkan sudah sampai ke tingkat pengadilan dengan tuduhan tindak pidana penistaan agama. Hari ini, Kamis (30/10), memasuki sidang keempat.

Mudir Am Jatman KH Abdul Mu’thy Nurhadi menyayangkan tindakan FUI dan TPM atas dasar Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumut yang membawa masalah ini ke ranah hukum. Ia mengajak semua pihak untuk menyelesaikan hal ini dengan kepala dingin.

Sebagaimana yang diberitakan sejumlah media, FUI menuduh tarekat samaniyah telah menyebarkan ajaran sesat. Dalam hal ini, KH Abdul Mu’thy mengingatkan FUI untuk mengklarifikasi sejumlah tuduhan miring yang dialamtkan ke tarekat samaniyah.

“Demi lancarnya dakwah Islam dan menjaga ukhuwah Islamiyah, agar diupayakan islah (berdamai) dan tabayyun (klarifikasi) agar tidak meresahkan umat,” katanya Rabu (29/10), dalam sebuah rilis melalui Humas Jatman Sumut, Saifuddin.

Pengurus Jatman lainnya, KH Wahfiuddin juga menyesalkan kejadian ini. Ia menilai dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara atas kasus dugaan penistaan agama terhadap pimpinan thariqah Samaniyah tidak tepat.

Menurutnya, hal itu tidak tepat karena tidak ada unsur permusuhan, penyalahgunaan, penodaan dan penghinaan terhadap ajaran agama. “Bila tiap aliran thariqah di NU dapat diberi Fatwa menyimpang dari ajaran Islam dan bisa dituduh dengan pasal penistaan agama, hal ini bisa merembet kepada aliran tarekat lainnya di NU yang berjumlah puluhan aliran bisa terancam dibubarkan,” katanya.

DR KH Ali M Abdillah, salah satu pengurus Jatman juga menambahkan, Jatman didirikan ulama tarekat NU sebagai wadah silaturahim aliran thariqah mu’tabaroh yang berkembang di Indonesia. Landasannya jelas Al-Quran, hadist, ijma dan qiyas.

Menurutnya,  NU telah meneliti serta mengkaji berdasarkan telaah yang dilakukan Jatman, terdapat kurang lebih 43 aliran tarekat yang memiliki kriteria mu’tabarah baik yang berkembang di dunia Islam maupun di Indonesia. “Tarekat Samaniyah merupakan salah satu dari aliran tarekat yang berada dalam wadah organisasi badan otonom Nahdlatul Ulama Jatman,” katanya.

“Kasus yang berkembang di dalam tarekat Samaniyah merupakan masalah internal, biarlah diserahkan NU, dan diharapkan FUI, TPM, MUI, serta ormas Islam lainnya tidak mencampuri urusan internal ini,” ujarnya. “Jangan mengancam menghentikan apalagi membubarkan aliran tarekot di NU, mari kita jaga ketenangan dan kerukunan Ummat apalagi sesame muslim,” pungkasnya.

(nu.or.id)
JAKARTA - Anggota DPR Fraksi PKS Aboebakar Alhabsy mendesak Bareskrim Polri agar membebaskan Muhammad Arsyad, 23, tukang sate yang ditangkap polisi karena telah menyebarkan foto hasil editan berbau porno bergambar wajah Presiden Joko Widodo lewat akun Facebook. Menurut Aboebakar, meski penahanan memang merupakan hak prerogatif penyidik namun sebaiknya Polri bersikap arif dan bijak.

"Daripada ruang tahanan digunakan untuk menahan (tersangka karena) persoalan kecil seperti ini lebih baik digunakan untuk menahan para mafia migas, mafia perpajakan, para pelaku illegal loging atau penjahat kelas kakap lainnya," kata Aboebakar, Kamis. (30/10).

Seperti diketahui, Arsyad telah memposting foto berbau pornografi dalam akun facebooknya. Foto itu adalah foto dua orang yang sedang melakukan hubungan badan. Tapi, wajah kedua orang itu diganti dengan wajah Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. 

Meski polisi menyidik kasus tersebut karena unsur fotografi dan menjerat Arsyad dengan pasal 29 UU tentang Pornografi, Alhabsy terus mengkritik korps baju cokelat itu. “Kok sepertinya penyidik Mabes Polri sudah tidak ada kerjaan lain,” timpal Aboebakar.

Ia pun mempertanyakan apakah lantaran yang dibully  presiden, lantas Mabes mengambilalih penyidikan. "Bukankah semua orang seharusnya memiliki kedudukan yang sama dimuka hukum," kata Habib tak habis pikir.

Dia pun menyatakan, bila dibandingkan dengan Presiden sebelumnya, selama sepuluh tahun SBY juga dibully habis oleh para pengguna media sosial, namun tak ada satupun yang ditangkap. Demikian pula capres Prabowo Subianto, yang juga lebih banyak di bully selama pilpres, namun tidak ada satupun yang dilaporkan.

"Bila saya jadi Pak Jokowi saya akan minta pelapor kasus tersebut untuk mencabut laporannya. Bila perlu telpon Pak Kapolri agar MA ditangguhkan penahanannya atau ditutup kasusnya. Dengan begitu citra Pak Jokowi sebagai presiden agar lebih baik," pungkasnya. 

Sementara itu, Dirtipideksus Brigjen Pol Kamil Razak mengatakan bahwa pihaknya tetap meneruskan kasus ini lantaran pelanggaran yang dilakukan Arsyad adalah pelanggaran UU Pornografi. Kata dia UU Pornografi bukanlah delik aduan melainkan delik biasa. “Tanpa laporan pun kami terus memproses kasus ini,” kata Kamil.

(jpnn)
Jakarta -- Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membantah isu yang menyebutkan bahwa dia akan menggunakan kewenangannya sebagai Gubernur untuk merobohkan Masjid Amir Hamzah di Taman Ismail Marzuki.

"Ada berita beredar katanya Ahok memerintahkan merobohkan masjid di Taman Ismail Marzuki, padahal itu mau kita perbesar. Orang itu masjid penting kok, dibangun di zaman Pak Ali Sadikin, masa mau dirobohkan?" ujar Ahok, sapaan akrab Basuki, di depan ratusan anak-anak yang menghadiri acara peringatan Hari Anak Jakarta Membaca di TIM, Jakarta Pusat, Rabu, 29 Oktober 2014.

Ahok mengatakan, isu itu sebenarnya hanya dihembuskan oleh beberapa orang yang memiliki kepentingan politik terhadapnya dan kemudian menjadi semakin menyebar karena beberapa orang membaca berita yang mengabarkan tentang isu itu hanya secara sebagian.

"Orang dewasa itu kadang-kadang tidak baca berita dengan betul. Kemudian jadi gosip, 'Waduh, itu si Gubernur non-muslim mau merobohkan masjid!'," ujar Ahok.

Seperti diketahui, isu tentang rencana perobohan masjid ini bahkan sempat digunakan juga oleh beberapa ormas Islam yang melakukan unjuk rasa beberapa waktu yang lalu yang menyuarakan penolakannya terhadap rencana pelantikan Ahok menjadi Gubernur.

Untuk mencegah agar isu-isu yang salah dan miring tidak terus menyebar, Ahok mengajak anak-anak itu untuk terus membaca dan selalu memaknai dengan benar apa yang mereka baca.

"Ini (kebiasaan tidak memaknai tulisan dengan benar) sangat berbahaya bagi bangsa kita. Nah jadi sekali lagi anak-anak, jangan suka dengar gosip. Jangan baca hanya sepotong-sepotong," pesan Ahok.

(VIVANEWS)
Copyright © Suara Muslim Publisher By Free Templates