INDEX BERITA


Ahli komunikasi politik dari Universitas Indonesia, Ade Armando, di Jakarta, Selasa, 8 Juli 2014, mengatakan survei yang benar harus dilakukan berdasarkan metodologi yang benar, pelaku survei yang independen, serta persyaratan lain yang tidak mudah. Melihat ketatnya persyaratan tersebut, banyak lembaga survei yang mendadak muncul akir-akhir ini sebenarnya tidak perlu dipercaya.
 
Publik harus jeli melihat dua hal mengenai lembaga survei. Pertama, apakah lembaga survei tersebut baru muncul. Kedua, apakah lembaga survei tersebut dimiliki atau mempunyai keterkaitan dengan lembaga politik tertentu atau politikus dari partai tertentu.
 
"IRC (Indonesia Research Center) itu milik Harry Tanoesudibyo dan INES (Indonesia Network Election Survei) itu pemiliknya adalah seorang caleg Partai Gerindra. Jadi ada interest-nya sehingga hasilnya tidak bisa dijadikan pegangan," kata Ade Armando.
 
Lembaga survei IRC bahkan diketahui berkantor di MNC Tower, milik Hary Tanoesoedibjo. Sebelum Hary Tanoe bergabung ke Prabowo-Hatta, survei IRC banyak mengunggulkan Wiranto. Pada publikasi Oktober 2013, IRC pernah menyebut elektabilitas Wiranto menyalip Prabowo.



Seperti diketahui, Harry Tanoe adalah pengusaha yang terjun ke dunia politik. Mula-mula bergabung dengan Partai NasDem, ia kemudian pindah ke Hanura. Namun, dalam pilpres, saat Hanura bergabung dengan Jokowi-Jusuf Kalla, Harry Tanoe merapat ke kubu Prabowo-Hatta.
 
Menurut Ade Armando, hasil survei IRC dan INES cenderung menempatkan elektabilitas Prabowo lebih tinggi daripada Jokowi. Pada akhir Februari 2014, misalnya, INES melansir hasil survei elektabilitas Prabowo mencapai 40,8 persen, sedangkan Jokowi sebesar 5,6 persen. 



Adapun survei IRC yang dirilis pada Sabtu, 5 Juli 2014, menyebutkan elektabilitas Prabowo-Hatta unggul 47,5% dan Jokowi-Hatta mencapai 43 persen. Padahal, survei lembaga-lembaga survei ternama dan terkemuka lainnya tetap mengunggulkan Jokowi-JK.

Sumber: tempo


Jakarta – Tak ada yang heran, dua hari ini trending topic di jagat twitter adalah #TVOnememangbeda. Kalau di-klik, maka akan diketahui apa maksudnya. Tak lain, hasil quick count mereka yang aneh bin ajaib. Paling berbeda dan jumlah total penghitungan yang lebih dari 100%.

Keganjilan TVOne ketika mendukung Prabowo Hatta memang banyak jadi perbincangan. Kebrutalan mereka melempar berita bohong membuat banyak orang geleng kepala. Terakhir, dalam acara siaran langsung, mereka tegas memberitakan PDIP adalah partai berisi kader PKI. Tanpa bukti, tapi mereka tetap percaya diri. Tapi lupakan sejenak, kita tidak membicarakan itu sekarang.

Apa yang ganjil dari TVOne dua hari ini? Lembaga survey yang mereka pakai jasa quick countnya ternyata memang lembaga ‘jablay’. Mengapa jablay? Sebab mereka ternyata memang bayaran! Bukan hanya itu, selain bayaran, mereka juga ‘tak pintar’.

14049609841874061313

Proposal bocor
Pertama, tak pintar. Benar-benar tak cerdas! Masa jumlah total penghitungannya lebih dari 100%? Bagaimana bisa lembaga yang telah secara nasional jumlah hasil penghitungannya berlebih? Ketika saya mencari apa penyebabnya, salah seorang pengguna twitter mengatakan bahwa itu karena ‘bocoorrr’. Haha tentu itu candaan. Tapi intinya, lembaga mereka tak kredibel. Lembaga abal-abal!

Kedua, lembaga jablay. Ini yang paling meresahkan. Seorang teman saya terlihat meng-upload sebuah dokumen proposal salah satu lembaga yang dipakai TVOne, yakni Puskaptis. Ia mengatakan bahwa dokumen itu menunjukkan kalau Puskaptis sebelumnya sudah ‘ngamen’ ke Jokowi JK sebelumnya. Namun tidak digubris! Apa sebab?

Kalau dilihat dari gambar yang bocor itu, terlihat bahwa Puskaptis bukan lembaga professional. Proposal programnya asal-asalan. Kalau dia professional, masa menyebut Jusuf Kalla denga Yusuf Kalla? Kemana saja selama ini? Nama Pak JK dari dulu yang resmi di semua berita ialah Jusuf, bukan Yusuf.

Yang paling membuat dia terbukti sebagai lembaga jablay adalah di akhir proposal ia menodong tim dengan harga fantastis! Hampir 8 milyar! Bayangkan lembaga survey yang sudah proposalnya abal-abal, menetapkan harga jasanya 8 milyar! Untuk ukuran lembaga survei yang professional saja tidak akan sebesar itu tarif jasanya.

TVOne kini sudah banyak dapat peringatan terutama dari dunia maya. Masyarakat Indonesia kini sudah banyak yang melek media. Mereka tak bisa dibohongi lagi. Apabila TVOne masih saja berkilah, memang mereka tak tahu malu.

*) Semua halaman proposal bisa dilihat DI SINI

Sumber: celotehpemilu.com
Jakarta -- Pasangan calon Jokowi-JK akan menyumbangkan dana kampanyenya untuk membantu warga Palestina. Total dana terkumpul untuk pemenangan kandidat capres cawapres tersebut sebesar Rp 295 miliar.

Cawapres Jusuf Kalla (JK) mengatakan, setelah tahapan proses pemmilihan Presiden (Pilpres) ini selesai, pihak Jokowi-JK akan membantu masyarakat Palestina. Sumbangan yang diterima untuk dana kampanye akan dialihkan ke sana.

"Sebenarnya bukan hanya Palestina, Indonesia juga banyak masalah. Namun, setelah proses ini selesai, kami Insya Allah akan membantu warga Palestina," kata JK di kediamannya, Kamis (10/7).

Dia menambahkan, dengan adanya bantuan ini, ia juga akan berupaya mengurangi beban masyarakat di Indonesia ke depannya. Sebab, hal tersebut dianggap sebagai tugas dan tanggung jawab Jokowi-JK jika nanti terpilih.

Terkait penyerangan di Palestina, JK menyatakan, selama puluhan tahun kondisi semacam ini terus terjadi. Menurut dia, kepemerintahan Jokowi-JK ke depan, dapat membantu perdamaian di sana, jika mendapat mandat dari Indonesia.


"Kami akan membuka Kedutaan Besar RI (KBRI) di Palestina, agar bisa lebih mudah mengawal proses perdamaian mereka," ujar dia.

Sumber: republika.co.id

Jakarta -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi pihak yang ditunjuk untuk mengamankan suara pasangan Prabowo-Hatta di TPS seluruh Indonesia. Menurut real count PKS, Prabowo-Hatta unggul dari Jokowi-JK dengan suara 52,3 persen berbanding 47,7 persen.

Hal itu diungkapkan oleh Wasekjen Partai Demokrat Syofwatillah Mohzaib yang mengutip data PKS. "Menurut Pusat Tabulasi Data Tim Saksi (PKS) Prabowo-Hatta data hasil perhitungan oleh saksi (C1)yang bertugas di 270 ribu TPS di 33 provinsi di 359 kab/kota di Indonesia Pasangan nomor 1 (52,3 persen) pasangan nomor 2 (47,7 persen)," kata Syofwatillah dalam pesan singkat kemarin.

Hasil real count PKS itu juga kurang lebih sama dengan hasil hitung cepat (real count) yang dilakukan empat lembaga survei yang ditayangkan tvOne dan MNC Grup, yakni Puskaptis, JSI, LSN dan IRC. Kedua televisi itu adalah milik Aburizal Bakrie dan Hary Tanoesoedibjo, pendukung Prabowo-Hatta.

Soal hasil real count, PKS juga pernah melakukannya pada Pemilu Legislatif 9 April lalu. Saat hasil hitung cepat sejumlah lembaga menyatakan suara PKS hanya berkisar 6,9 persen, Presiden PKS Anis Matta mengklaim hasil real count pihaknya mendekati 10 persen .

Dalam kesempatan lain, Anis menyatakan data yang lebih rinci soal hasil real count pihaknya, yakni 9,44 persen suara. "Indikator bahwa suara kami tidak akan turun adalah dari kemenangan PKS di berbagai pilkada dalam setahun belakangan," ujar Anis pada malam hari setelah pencoblosan 9 April.

Namun pada saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil rekapitulasi suara hasil Pemilu Legislatif pada 9 Mei malam, klaim real count PKS yang disampaikan Anis itu terpatahkan. Berdasarkan real count KPU, suara PKS hanya 6,79 persen atau selisih sekitar 3 persen dari real count versi partai dakwah itu.

Dengan memperoleh hanya 6,79 persen pada Pemilu Legislatif 2014, berarti suara PKS turun sekitar 1 persen dari Pemilu Legislatif 2009 yakni 7,88 persen.

Sumber: merdeka.com
Andi Nurpati (foto: inilah.com)

Jakarta -- Dalam rilis berita inilah.com (salah satu media pendukung Prabowo-Hatta), Politisi Partai Demokrat Andi Nurpati menyebut bahwa RRI Tidak terdaftar di KPU.


"RRI bukan lembaga survei, apalagi kalau tidak terdaftar di KPU. Maka tentu saja hal ini menunjukkan ada ketidakberesan RRI dalam tupoksinya," kata salah satu politikus Partai Demokrat Andi Nurpati kepada INILAHCOM, Kamis (10/7/2014).

Ia meminta kepada KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus menelaah keterlibatan RRI dalam melakukan penghitungan cepat Pemilu Presiden 2014.

"Kalau dianggap melanggar harus diberi sanksi, demikian juga RRI harus dicek metode survei yang digunakannya," ujar dia.

Menurut dia, metode dalam survei sepatutnya ilmiah dan apabila tidak sesuai dengan metode survei. Maka bisa dianggap pembohongan publik.

"Mereka (KPU dan Bawaslu) harus minta penjelasan RRI tersebut, terutama soal status RRI tidak terdaftar di KPU sebagai lembaga survei,"


Setelah dikroscek, ternyata RRI termasuk salah satu dalam 56 Lembaga Survei yang telah Lolos KPU. Bahkan daftar 56 Lembaga Survei ini telah dirilis oleh VIVAnews (media pendukung Prabowo-Hatta) pada 31 Maret 2014.

Berikut seperti yang dirilis oleh media online VIVAnews:


Komisi Pemilihan Umum resmi mengumumkan 56 lembaga survei dan hitung cepat yang terdaftar di komisi. Di luar 56 lembaga terdaftar ini, komisi tidak mengizinkan ada lembaga lain melakukan survei dan publisitas terkait pemilu 9 April 2014 nanti.

KPU sudah memberikan sertifikat akreditasi kepada lembaga-lembaga ini. Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan  aktivitas pergerakan setiap lembaga yang mengawal pergelaran pemilu diatur dalam undang-undang. 

Nantinya publikasi hasil hitung cepat yang dilakukan 56 lembaga ini baru boleh diumumkan minimal setelah 2 jam TPS ditutup. "Juga ada anjuran bahwa semua kegiatan itu harus jelas pembiayaannya dari siapa," kata Husni, kemarin.

Berikut daftar 56 lembaga tersebut:

1. Lingkaran Survei Kebijakan Publik, pimpinan Sunarto Ciptoharjono
2. Citra Komunikasi LSI, pimpinan Toto Izul Fatah
3. Konsultan Citra Indonesia, pimpinan Moh Barkah Pattimahu
4. Citra Publik Indonesia, Hanggoro Doso Pamungkas

(Empat lembaga survei ini sama-sama beralamat di Jl. Pemuda No.70 RT/RW 01/08 Kel.Jatinegara Kec.Pulogadung Jatim – DKI Jakarta)

5. Media Survei Nasional, pimpinan Rico Marbun
6. Indikator Politik Indonesia, pimpinan Burhanuddin
7. Data Lembaga Survei Indonesia, pimpinan Kukridho Ambardi
8. Lingkaran Survei Indonesia, pimpinan Ari Nugroho
9. Roy Morgan Research, pimpinan Irawati Soekirman
10. Jaringan Lembaga Isu Publik, pimpinan Ari Nugroho
11. Cyrus Nusantara, pimpinan Hasan Nasbi
12. Citra Publik, pimpinan Shobihatul Mussayyadah
13. Media Survei Indonesia, Asep Rohmatullah
14. Saiful Mujani Research and Consulting, pimpinan Grace Natalie
15. Cirus Surveyors Group, pimpinan Andrinof A Chaniago
16. Lembaga Survei Nasional, pimpinan Umas S Bakry
17. Pusat Data Bersatu, pimpinan Didik Junaedi
18. Lembaga Survei Jakarta, pimpinan Rendi Kurnia
19. Pol-Tracking Indonesia, pimpinan Hanta Yuda
20. Indopolling Network Research, Strategy, dan Consulting, pimpinan Nasrullah Kusadjibrata
21. Pilitical Communication Institute, pimpinan Heri Budianto
22.Markplus Insight, pimpinan Farid Subkhan
23. Indonesia Research Centre (Pusat Riset Indoensia), pimpinan Arya Mahendra S
24. Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis), pimpinan IR Husin
25. Indo Barometer, pimpinan Muhammad Qodari
26. Charta Politika Indonesia, pimpinan YUnarto Wijaya
27. Polmark Indonesia, pimpinan Eep Syaifullah Fattah
28. Jaringan Suara Indonesia (JSI), pimpinan Widdi Aswindi
29. Studi Suara Rakyat (SSR), pimpinan Sukanta
30. Lembaga Polling Indonesia (LPI), pimpinan Benny Hasibuan

(JSI, SSR, LPI beralamat di lokasi yang sama Jl. Pemuda No.70 RT/RW 01/08 Kel.Jatinegara Kec.Pulogadung Jatim – DKI Jakarta)

31. Lentera Data Riset, pimpinan Hermawan Eriadi
32. Political Weathers Station, pimpinan Denny Ramdhany
33. Lembaga Klimatologi Politik, pimpinan Usman Rachman
34. New Indonesia (Yayasan Lembaga Survei Publik Bekasi), pimpinan Haerantula
35. Puslitbang Diklat LPP RRI, pimpinan Sutrisno Santoso
36. Kompas Media Nusantara, pimpinan Agung Adiprasetyo
37. Institute for Strategic and Development Studies, pimpinan Aminudin
38. Alvara Strategi Indonesia, pimpinan Hasanudin
39. Politicawave.com (PT Tridaya Nusantara International)
40. Lembaga Survei Independen Nusantara, pimpinan Yasin Mohammad
41. Primiere Epsilon Indonesia, pimpinan Makmur Sianipar
42.Soegeng Sarjadi School of Goverment, pimpinan Fadjroel Rachman
43. Indonesia Research and Survey (IRES), pimpinan Indrayadi
44. Citra Survei Indonesia (CSI), pimpinan Aendra Medita
45. Indo Survey and Strategy (ISS), pimpinan I Handrasmo
46. Taylor Nelson Sofres Indonesia, pimpinan Raghavan Srinivasan
47. Populi Center, pimpinan Usep S Ahyar
48. Lembaga Real Count Nusantara, pimpinan Marwan Hakim
49. Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID), pimpinan Jajat Nurjaman
50. Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), pimpinan Bonifasius Hargens
51. Survei & Polling Indonesia (SPIN), pimpinan Linda Yustiana
52. Indonesia Survey Center (ISC), pimpinan Budi Purnomo K
53. Founding Fathers House, pimpinan Ahmad Fadli Nasution
54. Litbang Koran Sindo, pimpinan Diana Airin5. Riset Kebijakan dan Otonomi Daerah, pimpinan Dolfie OFP
56. Losta Institute, pimpinan Utuh Munjung Jermia Taedini


Jakarta -- Sebanyak 11 lembaga survei turut meramaikan Pemilu Presiden RI 2014 dengan melakukan hitung cepat atau quick count hasil penghitungan suara.

Beberapa nama lembaga survei mendadak jadi perhatian masyarakat dan ramai diperbincangkan di media sosial karena merilis data hasil quick count yang berbeda dan mencatat pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa sebagai pemenang pemungutan suara.

Keempat lembaga survei itu adalah Indonesia Research Center (IRC), Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis), Lembaga Survei Nasional (LSN), dan Jaringan Suara Indonesia (JSI).
Sementara itu, tujuh lembaga survei lain mencatat kemenangan pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, yaitu  Litbang Kompas, Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Indikator Politik Indonesia, Populi Center, Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Radio Republik Indonesia (RRI), dan Saiful Mujani Research Center (SMRC).

Untuk mengetahui profil dari lembaga survei yang mengikuti quick count kali ini, KompasTekno melakukan penelusuran atas situs web resmi lembaga survei di atas. Mengapa situs web? Sebab, di era yang serba digital ini, situs web lazim dimiliki oleh organisasi sekelas lembaga survei. Media ini digunakan sebagai halaman informasi hingga tempat memublikasikan data survei.

Akan tetapi, sejumlah lembaga survei terbilang jarang memperbarui konten di situs web mereka. Bahkan, hingga Kamis (10/7/2014) pukul 07.00 pagi, beberapa dari mereka belum memublikasikan hasil quick count di situs web masing-masing, antara lain Puskaptis, IRC, LSN, JSI, CSIS, dan LSI. Walaupun demikian, hasil quick count mereka telah dipublikasi di media massa.

Ada beberapa temuan menarik lain, di mana situs web Puskaptis memanfaatkan alamat dengan domain gratis Wordpress.com yang populer digunakan sebagai blog pribadi. Selain itu, situs web IRC juga tidak dapat diakses dengan peringatan "403 Forbidden".

Berikut adalah situs web resmi milik 11 lembaga survei yang melakukan quick count Pemilu Presiden RI 2014 dan datanya digunakan oleh media massa.
1. Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) | http://puskaptis.wordpress.com/
2. Indonesia Research Centre (IRC) | http://indonesiariset.com/
3. Jaringan Suara Indonesia (JSI) | http://jsi-riset.com/
4. Lembaga Survei Nasional (LSN) | http://www.lsn07.com/
5. Litbang Kompas | http://www.kompas.com/
6. Lingkaran Survei Indonesia (LSI) | http://www.lsi.co.id/
7. Indikator Politik Indonesia | http://www.indikator.co.id/
8. Populi Center | http://www.populicenter.org/
9. Centre for Strategic and International Studies (CSIS) | http://www.csis.or.id/
10. Radio Republik Indonesia | http://www.rri.co.id/
11. Saiful Mujani Research Center (SMRC) | http://www.saifulmujani.com/

Sumber: tribunnews.com
Jakarta -- Direktur Eksekutif Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) Husin Yazid pernah menjadi sasaran amok massa pendukung pasangan gubernur Sumatera Selatan. Ia dicaci-maki dan nyaris dilemparkan dari lantai dua hotel, lokasi pelaksanaan hitung cepat atau quick count.

Massa tidak puas karena hasil hitung cepat yang dilakukan Puskaptis tiba-tiba berubah, berbalik arah, semula pasangan kalah, tiba-tiba menjadi unggul dalam hitung cepat.

"Ada teriakan saya akan dilempar dari gedung, dari lantai 2 kalau (hasil hitung cepat) tidak diralat. Mau tidak mau saya harus mengambil keputusan itu," demikianlah pengakuan Husin Yazid dalam perbincangan dengan Tribun Sumsel, Tribun Network, di Markas Polresta Palembang, Sumatera Selatan, saat pemungutan ulang Pemilihan Gubernur Sumsel, Rabu (4/9/2013).

"Anda lihat sendiri kejadiannya, banyak sekali orang yang datang menyerbu. Saya diintimidasi," ujar Husin sembari menegaskan keputusan hasil hitung cepat Pilgub terpaksa ubah. Pemilihan ulang ini diikuti dua pasangan calon, Herman Deru dan Maphilinda Syahrial Oesman serta pasangan Alex Noerdin dan Ishak Mekki.

Massa dari pasangan nomor Urut 3 Herman Deru dan Mahpilinda yang sempat memanas karena hasil quick count lembaga Puskaptis di Hotel Grand Zuri, Rabu. Survei semula mengunggulkan pasangan Derma, dan berbalik mengunggulkan pasangan nomor urut 4 Alex Noerdin dan Ishak Mekki membuat massa Derma marah.

Proses hitung cepat dilakukan di Hotel Grand Zuri Palembang. Hitung cepat ditayangkan stasiun televisi lokal. Saat jumlah data sampel dari TPS masuk 28,61 persen, pasangan Herman Deru-Maphlinda meraih suara 39,7 persen. Sedangkan pasangan Alex-Ishak, menguntit dengan selisih 1,6 persen saja, yakni total 38,13 persen.

Saat ini total sampel masuk 66, 82 persen pada pukul 14,45, pasangan DerMa masih unggul dan diikuti pasangan Alex-Ishak.

Namun menjelang akhir hitung cepat muncul kejanggalan mencolok. Ketika sampel yang masuk sudah 92 persen, dan Puskaptis melansir 41,55 persen untuk pasangan Derma, sedangkan bagi pasangan Alex Noerdin Ishak Mekki (Alim) 38,70 persen, tiba-tiba layar monitor dipadamkan. Kemudian setelah komputer menyala kembali, perolehan pasangan Alim berbalik ungul.

Dalam perbincangan dengan Sripoku.com, Tribun Network, Kamis (5/9/2013), sehari setelah kejadian itu, Husin Yazid berdalih lembaga survei yang dipimpinnya merupakan lembaga independen dan tidak ada keberpihakan kepada salah satu calon pasangan gubernur-wagub Sumsel.

Menurutnya, saat rilis hasil Pemungutan Suara Ulang memicu kericuhan, data yang masuk saat baru 92 persen. Namun saat itu komputer dalam kondisi hang. Setelah data masuk secara keseluruhan, 100 persen, terjadi perubahan komposisi perolehan suara.

"92 persen data yang masuk, memang pasangan nomor 3 (DerMa) yang unggul. Namun setelah 100 persen, keunggulan berbalik pasangan nomor 4 (Alex-Ishak) yang unggul. Data yang terakhir masuk ke data kami yakni dari wilayah Palembang yang memang banyak mata pilihnya. Perlu saya tegaskan, hasil quick count hanya berlaku pada pukul 1 siang sampai pukul 6 sore. Setelah itu jangan jadi patokan dan kembali ke penghitungan KPU. Quick count hanya penghitungan cepat," kata Husin berdalih.

Mengamankan Husin dari amarah massa yang kecewa terhadap sikap Puskaptis yang bersedia mengubah hasil hitung cepat atas permintaan pihak tertentu, Kapolresta Palembang Kombes Pol Sabaruddin Ginting langsung memerintakan anggotanya membawa Husein Yazid ke Mapolresta Palembang.

Pemilihan umum Gubernur Sumatera Selatan 2013 dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2013 untuk memilih periode 2013-2018. Empat pasang kandidat bersaing, yaitu Alex Noerdin dan Ishak Mekki diusung Partai Demokrat, Partai Golkar, dan PBB; Eddy Santana Putra dan Anisa Juwita Tatung diusung PDIP dan PKPB; Herman Deru dan Maphilinda Syahrial Oesman diusung Partai Gerindra, PPP, dan Partai Hanura; dan Irjen Pol Iskandar Hasan dan Hafisz Tohir diusung PKS, PAN, dan PBR.

Pasangan Alex Noerdin dan Ishak Mekki menang, dengan perolehan suara mencapai 37,38 persen sesuai hasil rekapitulasi KPU Sumatera Selatan pada 14 Juni 2013.

Namun Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan dilakukannya pengutan suara ulang (PSU) di 5 kabupaten/kota yakni Kota Palembang, Kabupaten OKU, Kabupaten OKUT dan Kabupaten Prabumulih, serta 1 kecamatan di OKU Selatan.

MK membuktikan pasangan Alex Noerdin-Ishak Mekki menggunakan dana APBD Rp 1,4 triliun.

Dalam pemilihan Presiden 9 Juli kemarin, Puskaptis merupakan satu dari lembaga survei yang berbeda hasilnya dari beberapa lembaga kredibel. Dari 11 lembaga survei, tujuh di antaranya mengungulkan pasangan Jokowi - JK, dengan selisih lumayan lebar.

Ada tujuh lembaga survei yang hasil hitung cepatnya mengunggulkan Jokowi-JK. Ketujuh lembaga itu adalah Center for Strategic and International Studies (CSIS) (Jokowi-JK 52 persen, Prabowo-Hatta 48 persen), Litbang Kompas (Jokowi-JK 52,3 persen, Prabowo-Hatta 47,6 persen), Saiful Mujani Research & Consulting (Jokowi-JK 52,8 persen, Prabowo-Hatta 47,2 persen), dan Indikator Politik (Jokowi-JK 52,6 persen, Prabowo-Hatta 47,3 persen).

Kemudian hitung cepat Radio Republik Indonesia RRI (Jokowi-JK 52,5 persen, Prabowo-Hatta 47,5 persen), dan Lingkaran Survei Indonesia (Jokowi-JK 53,3 persen, Prabowo-Hatta 46,7 persen). Satu lembaga survei lainnya, Populi Center juga mencatat kemenangan Jokowi - Jk 50,95 persen dengan 49,05 persen untuk Prabowo - Hatta.

Sedangkan lembaga yang mengunggulkan Prabowo - Hatta ada empat. Puskaptis memberi perolehan suara 52,05 persen untuk Prabowo - Hatta sedangkan Jokowi - JK 47,95 persen. Kemudian Indonesia Research Center 51,11 persen berbanding, 48,89 persen, Lembaga Survei Nasional 50,56 berbanding 49,94 persen serta Jaringan Suara Indonesia 50,13 berbanding 49,87 persen.

Sekretaris Jenderal Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) Yunarto Wijaya menilai, hasil quick count Pemilu Presiden 2014 yang jomplang antara sejumlah lembaga survei dan beberapa lembaga survei lainnya bisa memicu konflik di akar rumput pendukung masing-masing calon presiden-wakil presiden.

Hasil quick count tersebut, menurut dia, bisa saja dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggung jawab.

"Karena dalam beberapa pilkada, kita melihat efek dari kebohongan yang dilakukan beberapa lembaga tertentu, terutama dalam melakukan quick count, itu bisa memicu konflik di bawah," kata Yunarto di Jakarta, Sabtu (9/7/2014).

Yunarto mencontohkan kasus lembaga survei Puskaptis yang merilis hasil quick count kontroversial terkait dengan Pilkada Palembang. Puskaptis yang juga berada di bawah naungan Persepi itu dua kali merilis hasil survei yang berbeda secara berturut-turut di daerah yang sama. 

(tribunenws/mal/com/fer/zul/tribun.sumsel.com/sripoku.com)

Jakarta - VIVAnews, media pendukung Pasangan Capres Prabowo-Hatta pernah merilis artikel bahwa Beberapa Hasil Survei Puskaptis Meleset. Seperti diketahui, Puskaptis merupakan satu diantara empat Lembaga Survei yang memberikan hasil Quick Count janggal memenangkan pasangan nomor urut 1 Prabowo-Hatta. Meskipun VIVAnews tahu kalau Survei Puskaptis sering meleset, tapi masih dipakai juga oleh media televisi yang berafiliasi dengan VIVAnews, TV One.

Berikut adalah rilis yang ditulis oleh VIVAnews saat itu:


Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono meragukan hasil survei Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) yang terbaru. Tim SBY-Boediono menilai rekam jejak Puskaptis di dunia persurveian terbukti sering meleset.

Respons Tim SBY-Boediono ini keluar setelah Puskaptis menyatakan elektabilitas SBY-Boediono menurun jadi 52 persen dalam survei 4-11 Juni 2009. Elektabilitas Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto 22,17 persen, sementara Jusuf Kalla-Wiranto jadi 17,2 persen. Responden survei ini 2.888 yang diambil berdasarkan metode multistage random sampling.

Untuk menilai survei Puskaptis ini, Dewan Pakar SBY-Boediono memiliki dua indikator. Pertama rekam jejak dan kedua metodologi penelitian.

Menurut Wakil Ketua Dewan Pakar Tim SBY-Boediono, Bima Arya Sugiarto, rekam jejak membuktikan lembaga yang dipimpin Husin Yazid ini sering meleset. "Selain itu perlu dikritisi metodologi Puskaptis meliputi validitas sampel, sebaran demografis responden, profil responden yang tak pernah dijelaskan secara gamblang ke publik," ujar Bima dalam pernyataan tertulis ke VIVAnews, Senin 22 Juni 2009.

Berikut beberapa kesalahan prediksi Puskaptis menurut Bima Arya:
1. Hasil Pilkada Sumatera Selatan
Puskaptis memprediksi Alex Noerdin-Eddy Yusuf akan memperoleh suara sebesar 48,89 persen dan Syahrial Oesman-Helmi Yahya memperoleh 51,11 persen. Survei itu dilaksanakan pada 28 Juni hingga 10 Juli 2008 lalu dengan 6.455 responden di 15 kabupaten dan kota di Sumsel.

Sementara, hasil perhitungan akhir KPU menunjukkan Alex Noerdin sebagai pemenang dengan perolehan 51,4 persen dan Syarial Oesman sebesar 48, 6 persen. 

2. Hasil Pilkada Jawa Barat
Puskaptis memperkirakan Danny Setiawan akan memenangi Pilkada dengan perolehan suara 42, 89 %, Agum Gumelar 34,65 %, dan Ahmad Heryawan 22,46. Survei tersebut dilakukan pada 28 Maret-6 April 2008 pada 603 kecamatan di 26 kabupaten/kota di Jabar dengan responden sebanyak 15.102 orang. Metode yang digunakan secara random sampling dengan margin of error 3-5 persen dan tingkat kebenarannya 95 persen.

Sementara, hasil perhitungan akhir KPU menunjukkan Ahmad Heryawan - Dede Yusuf berhasil memenangi Pilkada. H. Ahmad Heryawan-H. Dede Yusuf (Hade) dengan perolehan suara 7.287.647 suara; H. Agum Gumelar-H. Nu'man Abdul Hakim (Aman)  6.217.557 suara dan H. Danny Setiawan-H. Iwan Sulanjana (Da'i) memperoleh 4.490.901 suara. 

3. Hasil Pemilu Legislatif 2009
Puskaptis juga salah dalam memprediksi hasil pemilu legislatif. PDIP mendapatkan dukungan 19,60 persen, PD (19,18), Golkar (18,26), PKS (8,78), PPP (3,50), Gerindra (2,46), PAN (2,16), PKB (1,67), Hanura (1,35), PBB (0,35), dan PDS (0,19 persen). Survei tersebut dilakukan pada 16 - 24 Maret 2009. Survei itu melibatkan 1.250 responden yang tersebar di 33 provinsi, 75 kabupaten, 300 kecamatan, 600 desa / kelurahan dengan margin error 3 persen dan tingkat keyakinan 95 persen.

Sementara, hasil real count KPU menunjukkan, PD memperoleh suara 20,85%, Partai Golkar 14,45%, PDI P 14,03%, PKS 7,88%, dan PAN 6,01%.

Jadi, kata Bima Arya yang juga Direktur Eksekutif Charta Politika itu, "Track record Puskaptis sebagai lembaga survei politik sangat meragukan."


Editor : Abu Umar
Copyright © Suara Muslim Publisher By Free Templates