Headlines News :

Radio Suara Muslim dot com

Sorry this site have a flash based native radio and needed adobe flash 10+ support. Download Flash here.

Twitter

Video 'Militer NU' beredar di Youtube dianggap Picu Ketegangan

SUARA-MUSLIM.COM ~ Sebuah video berjudul "Sayap Tempur Nahdlatul Ulama (Militer NU / Banser NU) " yang di upload di Youtube oleh akun Muslimedia News TV menghebohkan jejaring sosial seperti Facebook. Video yang menampilkan foto-foto mirip tentara militer itu dianggap berbau ketegangan.

"Opo NU arep perang? Opo NU arep otoriter? Kok serba berbau ketegangan. NU besar itu krn gagasannya, krn nasionalisnya, krn tolerannya. Bukan krn kekerasannya.", tulis salah seorang pengguna facebook (13/4/2014).

Namun banyak yang menanggapi positif video "Militer NU" itu. "Ini persiapan kan bagus kalau NKRI di serang bisa bantu pertahanan" ujar salah seorang pengguna facebook lainnya.

Video itu dibuat oleh situs Muslimedianews.com dan diupload di akun Youtube milik situs tersebut. Dalam video itu banyak menampilkan foto-foto kegiatan Banser NU dengan instrumen yang menegangkan. Banser NU sendiri merupakan  tenaga inti dari Gerakan Pemuda Ansor sebagai kader penggerak, pengemban dan pengaman program-program sosial kemasyarakatan Gerakan Pemuda Ansor.  

Hingga saat ini video yang baru di upload pada Minggu 13 April 2014 itu beralamat di http://youtu.be/NoJsS5DspM8 dan telah disaksikan sekitar ratusan pengguna internet. (*/)

Warga di Bali Dikirimi "Surat Gelap" Untuk Memilih PKS


SUARA-MUSLIM.COM ~ Sebuah foto surat pemberitahuan yang diketahui berasal dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) beredar di jejaring sosial seperti facebook dan twitter. 
Surat 'pemberitahuan' itu ditujukan kepada salah seorang warga bernama Lindawati lengkap dengan alamat nomor TPS bakan NIK. 
Selain berisi pemberitahuan mengenai lokasi TPS dan tanggal pemilihan yang akan berlangsung pada Rabu 9 April 2014 mendatang, surat itu juga berisi ajakan untuk tidak golput dan permohonan do'a restu serta dukungan untuk PKS.
Dibagian bawah surat bertuliskan "Jangan Dibawa ke TPS" seolah tidak ingin diketahui.
Surat itu memakai header PKS dengan alamat Jl. Tukad Yeh Ho III No. 1 Denpasar Telp. 0361 747 1616 dan ditanda-tangani oleh H. Mudjiono sebagai Ketua DPW PKS Bali.
Beberapa pengguna jejaring sosial heran karena PKS bisa mengantongi data pemilih bahkan NIK mereka. Sebagian dari mereka juga memberikan himbauan agar dilaporkan kepada KPUD Denpasar dan Panwaslu.

Sebagian pengguna twitter mempertanyakan apakah kampenya seperti itu boleh atau tidak.
"Kampanye begini boleh gt? Kok bisa dpt datanya ya? ", tanya akun @berajasenja. Dan dijawab oleh akun @sahalihindo "boleh JIKA NGAK KETAHUAN.". (*./)
(sumber: MMN/ Ibnu Manshur)

Hukuman Fathanah Ditambah Menjadi 16 Tahun Penjara


SUARA-MUSLIM.COM ~ Pengadilan Tinggi Jakarta memperberat vonis Ahmad Fathanah alias Olong yang merupakan kawan dekat mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq menjadi 16 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan dalam perkara pemberian suap untuk pengurusan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian dan tindak pidana pencucian uang.

"Menyatakan terdakwa Ahmad Fathanah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu pertama dan dakwaan kedua; menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 16 tahun dan pidana denda sebanyak Rp1 miliar dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan," demikian disampaikan oleh ketua majelis hakim Achmad Sobari di Pengadilan Tinggi Jakarta, Rabu.

Putusan tersebut ditetapkan pada Rabu, 19 Maret 2014 oleh majelis hakim yang terdiri atas Achmad Sobari (ketua) dengan anggota Elang Prakoso Wibowo, Roki Panjaitan, M. AsAdi Almaruf, Sudiro dan dibantu oleh David Dapa Langgu selau panitera pengganti.

Vonis itu lebih berat 2 tahun dibanding putusan Fathanah di pengadilan tingkat pertama yang diputuskan pada 4 November 2013 lalu.

Namun putusan itu masih lebih rendah dibanding tuntutan jaksa penuntut umum KPK yang meminta agar Fathanah dipenjara selama 17,5 tahun penjara dan denda Rp1,5 miliar dengan rincian penjara 7,5 tahun dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan penjara untuk tindak pidana korupsi dan penjara 10 tahun dan denda Rp1 miliar subsider 1,5 tahun kurungan untuk tindak pidana pencucian uang.

"Menyatakan terdakwa Ahmad Fathanah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TPPU sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga," tambah hakim Achmad Sobari.

Putusan itu menguatkan putusan di pengadilan tingkat pertama yaitu membebaskan Fathanah dari dakwaan pencucian uang pasif yang berasal dari pasal 5 UU no 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

KPK dalam dakwaannya menyatakan bahwa Fathanah menerima banyak transfer dari orang lain sebanyak 58 orang seperti pengusaha Yudi Setiawan, calon gubernur Sulawesi Selatan Ilham Arif Sirajuddin, pengusaha Billy Gan dan Andi Pakurimba Sose yang diduga sebagai uang hasil tindak kejahatan. Tapi hakim tidak menyetujui dakwaan tersebut.

Hakim Pengadilan Tinggi juga menetapkan barang bukti dalam perkara dirampas untuk negara sebagaimana dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Barang bukti tersebut antara lain berbentuk tanah, rumah, mobil dan sejumlah perhiasan.

Sumber: antaranews.com

Dino Pati Djalal: Pesantren Bisa Jadi Motor Perjuangan Bangsa

Peserta konvensi Capres Partai Demokrat Dino Patti Djalal mengatakan, dalam rangka menghadapi era perdagangan bebas, kalangan pesantren bisa menjadi motor perjuangan bangsa seperti saat masa perjuangan kemerdekaan dulu.

Pernyataan Dino ini disampaikan pada acara dialog interaktif yang dihadiri oleh sekitar 50 tokoh agama dan masyarakat Kabupaten Cianjur di kantor Kementerian Agama Kabupaten Cianjur, seperti dikutip dalam rilis yang diterima detikcom, Kamis (27/3/2014).

"Saya sudah berkeliling mengunjungi banyak pesantren. Santri-santrinya unggul-unggul. Tak ada keraguan untuk menjadikan kembali pesantren sebagai motor perjuangan bangsa," katanya.

Menurut Dino, entrepreunership adalah kunci menghadapi era perdagangan bebas. Oleh karena itu dikatakannya kalangan pesantren harus mampu melahirkan entrepreuner-entrepreuner handal.

"Santri-santri harus dibekali jiwa dan semangat entrepreunership," jelasnya.

Sebelumnya, Dino meminta masyarakat tidak melupakan peran pesantren dalam perjalanan kehidupan bangsa Indonesia. Menurut dia, pesantren merupakan salah satu basis perjuangan dalam masa perjuangan.

"Posisi pesantren memiliki peran strategis di masa zaman kemerdekaan hingga saat ini," katanya.

Dino sendiri sempat menghentikan penyampaian materi sejenak saat azan Dzuhur berkumandang.

(sumber: detik.com)

Palsukan Identitas untuk Nyaleg, Kader PKS Dihukum 40 Hari Penjara

Gara-gara memalsukan identitas saat mendaftar calon anggota legislatif Kabupaten Natuna 2014-2019, kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Zainadi dihukum 40 hari penjara. Hukuman dijatuhkan karena Zainadi mengaku-aku bukan PNS, padahal sebaliknya.

Kasus bermula saat KPU Kabupaten Natuna membuka pendaftaran calon anggota DPRD Kab Natuna untuk pemilu 2014. Ketua PKS Kabupaten Natuna, Hendra Kusnadi lalu mendaftarkan calegnya pada 11 April 2013 dan dalam daftar bakal caleg itu terdapat nama Zainadi di nomor urut 2.

Sepekan sesudahnya Zainadi menandatangani dokumen persyaratan di atas materai berupa blanko surat pernyataan sebanyak 10 berkas. Dalam berkas tersebut, Zainadi mencantumkan dirinya adalah pensiunan PNS PLN. Setelah itu berkas di proses dan Zainadi mengantongi nomor urut 2 sebagai Daftar Calon Tetap.

Belakangan, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Natuna mendapat temuan jika Zainadi ternyata masih terdaftar sebagai PNS di PT PLN Rayon Ranai. Selidik punya selidik, warga Jl HR Soebrantas RT 02/03, Ranai, BUnguran Timur, Natuna itu masih mengantongi NIP 6485011-R dengan posisi sebagai Junior Pembaca Meter dan Pengendali Piutang. Atas dasar itulah, Panwaslu membawa kasus ini ke pengadilan.

Pada 27 September 2013 jaksa menuntut Zainadi selama 2 bulan penjara karena dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPRD kabupaten. Atas tuntutan ini, Pengadilan Negeri (PN) Ranai menyatakan Zainadi telah melakukan tindak pidana pemilu sebagaimana tuntutan jaksa.

"Menjatuhkan hukuman 1 bulan dan 10 hari," putus majelis hakim yang diketuai Dedi Lean Sahusilawane seperti detikcom kutip dari website Mahkamah Agung (MA), Jumat (28/3/2014).

Dalam vonis tersebut, duduk pula hakim anggoa Tofan Husma Pattimura dan Ahmad Renardhien. Dalam vonis yang diketok pada 30 September 2013 lalu itu, majelis mempertimbangkan hal yang meringankan yaitu terdakwa mengakui terus terang, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

"Menjatuhkan hukuman denda Rp 2,5 juta. Jika tidak mau membayar denda maka diganti 20 hari kurungan," putus majelis.

Terdakwa yang belum pernah dihukum itu diharapkan dapat memperbaiki mental dirinya di kemudian hari setelah hukuman dijatuhkan.

"Terdakwa mengalami gangguan kesehatan yakni stroke sehingga tidak dapat berjalan sendiri, dipapah orang lain," putus majelis dalam pertimbangan yang meringankan Zainadi.

sumber: detik.com

Adakah Konsep Negara Islam?

Oleh KH Abdurrahman Wahid
Ada pertanyaan sangat menarik untuk diketahui jawabannya; apakah sebenarnya konsep Islam tentang negara? Sampai seberapa jauhkah hal ini dirasakan oleh kalangan pemikir Islam sendiri? Dan, apakah konsekuensi dari konsep ini jika memang ada? Rangkaian pertanyaan di atas perlu diajukan di sini, karena dalam beberapa tahun terakhir ini banyak diajukan pemikiran tentang Negara Islam, yang berimplikasi pada orang yang tidak menggunakan pemikiran itu dinilai telah meninggalkan Islam.

Jawaban-jawaban atas rangkaian pertanyaan itu dapat disederhanakan dalam pandangan penulis dengan kata-kata: tidak ada. Penulis beranggapan, Islam sebagai jalan hidup (syari’ah) tidak memiliki konsep yang jelas tentang negara. Mengapakah penulis beranggapan demikian? Karena sepanjang hidupnya, penulis telah mencari dengan sia-sia makhluk yang dinamakan Negara Islam itu. Sampai hari inipun ia belum menemukannya, jadi tidak salahlah jika disimpulkan memang Islam tidak memiliki konsep bagaimana negara harus dibuat dan dipertahankan.

Dasar dari jawaban itu adalah tiadanya pendapat yang baku dalam dunia Islam tentang dua hal. Pertama, Islam tidak mengenal pandangan yang jelas dan pasti tentang pergantian pemimpin. Rasulullah Saw digantikan Sayyidina Abu Bakar –tiga hari setelah beliau wafat. Selama masa itu masyarakat kaum muslimin, minimal di Madinah, menunggu dengan sabar bagaimana kelangkaan petunjuk tentang hal itu dipecahkan. Setelah tiga hari, semua bersepakat bahwa Sayyidina Abu Bakar-lah yang menggantikan Rasulullah Saw melalui bai’at/prasetia. Janji itu disampaikan oleh para kepala suku/wakil-wakil mereka, dan dengan demikian terhindarlah kaum muslimin dari malapetaka. Sayyidina Abu Bakar sebelum meninggal dunia, menyatakan kepada komunitas kaum muslimin, hendaknya Umar Bin Khattab yang diangkat menggantikan beliau, yang berarti telah ditempuh cara penunjukkan pengganti, sebelum yang digantikan wafat. Ini tentu sama dengan penunjukkan seorang Wakil Presiden oleh seorang Presiden untuk menggantikannya di masa modern ini.

Ketika Umar ditikam Abu Lu’luah dan berada di akhir masa hidupnya, ia meminta agar ditunjuk sebuah dewan pemilih (electoral college - ahl halli wal aqdli), yang terdiri dari tujuh orang, termasuk anaknya, Abdullah, yang tidak boleh dipilih menjadi pengganti beliau. Lalu, bersepakatlah mereka untuk mengangkat Utsman bin Affan sebagai kepala negara/kepala pemerintahan. Untuk selanjutnya, Utsman digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Pada saat itu, Abu Sufyan tengah mempersiapkan anak cucunya untuk mengisi jabatan di atas, sebagai penganti Ali bin Abi Thalib. Lahirlah dengan demikian, sistem kerajaan dengan sebuah marga yang menurunkan calon-calon raja/sultan dalam Islam sampai dengan khilafah Usmaniyyah/ottoman empire yang oleh para “Islam politik” dianggap sebagai prototype pemerintahan harus diadopsi begitu saja sebagai sebuah “formula Islami”.

***

Demikian pula, besarnya negara yang dikonsepkan menurut Islam, juga tidak jelas ukurannya. Nabi meninggalkan Madinah tanpa ada kejelasan mengenai bentuk pemerintahan bagi kaum muslimin. Di masa Umar bin Khattab, Islam adalah imperium dunia dari pantai timur Atlantik hingga Asia Tenggara. Ternyata tidak ada kejelasan juga apakah sebuah negara Islam berukuran mendunia atau sebuah bangsa saja (wawasan etnis), juga tidak jelas; negara-bangsa (nation-state), ataukah negarakota (city state) yang menjadi bentuk konseptualnya.

Dalam hal ini, Islam menjadi seperti komunisme: manakah yang didahulukan, antara sosialisasi sebuah negara-bangsa yang berideologi satu sebagai negara induk, ataukah menunggu sampai seluruh dunia di-Islam-kan, baru dipikirkan bentuk negara dan ideologinya? Menyikapi analogi negara Komunis, manakah yang didahulukan antara pendapat Joseph Stalin ataukah Leon Trotsky? Sudah tentu perdebatan ini jangan seperti yang dilakukan Stalin hingga membunuh Trotsky di Meksiko.

Hal ini menjadi sangat penting, karena mengemukan gagasan Negara Islam tanpa ada kejelasan konseptualnya, berarti membiarkan gagasan tersebut tercabik-tercabik karena perbedaan pandangan para pemimpin Islam sendiri. Misalnya kemelut di Iran, antara para “pemimpin moderat” seperti Presiden Khatami dengan para Mullah konservatif seperti Khamenei, saat ini. Satu-satunya hal yang mereka sepakati bersama adalah nama “Islam” itu sendiri. Mungkin, mereka juga berselisih paham tentang “jenis” Islam yang akan diterapkan dalam negara tersebut, Haruskah Islam Syi’ah atau sesuatu yang lebih “universal”? Kalau harus mengikuti paham Syi’ah itu, bukankah gagasan Negara Islam lalu menjadi milik kelompok minoritas belaka? Bukankah syi’isme hanya menjadi pandangan satu dari delapan orang muslim di dunia saja?

***

Jelaslah dengan demikian, gagasan Negara Islam adalah sesuatu yang tidak konseptual, dan tidak diikuti oleh mayoritas kaum muslimin. Ia pun hanya dipikirkan oleh sejumlah orang pemimpin, yang terlalu memandang Islam dari sudut institusionalnya belaka. Belum lagi kalau dibicarakan lebih lanjut, dalam arti bagaimana halnya dengan mereka yang menolak gagasan tersebut, adakah mereka masih layak disebut kaum muslimin atau bukan? Padahal yanga menolak justru adalah mayoritas penganut agama tersebut?

Kalau diteruskan dengan sebuah pertanyaan lain, akan menjadi berantakanlah gagasan tersebut: dengan cara apa dia akan diwujudkan? Dengan cara teror atau dengan “menghukum” kaum non-muslim? Bagaimana halnya dengan para pemikir muslimin yang mempertahankan hak mereka, seperti yang dijalani penulis? Layakkah penulis disebut kaum teroris, padahal ia sangat menentang penggunaan kekerasan untuk mencapai sebuah tujuan. Lalu, mengapakah penulis juga harus bertanggungjawab atas perbuatan kelompok minoritas yang menjadi teroris itu?


*) Diambil dari Abdurrahman Wahid, Islamku Islam Anda Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi, 2006 (Jakarta: The Wahid Institute). Tulisan ini pernah dimuat di harian Kompas, 18-April 2002.

Parah! Soal Ujian Sekolah SMA pun Ditunggangi PKS




SUARA-MUSLIM.COM, Tangerang ~ Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diduga menunggangi soal Ujian Sekolah Menengah Atas (SMA/MA). Dugaan penunggangan soal ujian oleh PKS tersebut disampaikan setelah nama partai yang diketuai Anis Matta ini terdapat di salah satu jawaban soal ujian SMA/MA.

Laporan adanya dugaan penyalahgunaan dan pelanggaran tindak pidana pemilu 2014 disampaikan oleh Direktur Lembaga Kebijakan Publik, Ibnu Jandi. Dalam laporannya, Jandi menduga adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Panitia Ujian Sekolah SMA/MA. Jandi pun melaporkan Panitia Penyelenggaraan Ujian Sekolah SMA/MA Kota Tangerang sebagai tim perumus soal ujian SMA/MA.

“Melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Panitia Ujian Akhir Sekolah SMA/MA,” Ujar dia Kepada Republika di Kantor Panitia Pengawas Pemilu Kota Tangerang, akhir pekan lalu.

Dalam laporannya, Jandi menyebut Panitia Ujian Sekolah melanggar PP No 53/2010 Tentang Disiplin PNS Pasal 14 Ayat Satu tentang Penyalahgunaan Wewenang. Dalam soal ujian yang diujikan pada Selasa (18/3) lalu, nama Partai Keadilan Sejahtera menjadi salah satu jawaban dari soal mata pelajaran IPS Nomor 12.

Kata Jandi, waktu penyelenggaraan ujian SMA/MA yang bersamaan dengan kampanye pemilu diduga berkaitan erat dengan kepentingan partai politik. Sebab itu besar kemungkinan adanya penungganag partai politik untuk berkampanye secara terselubung.

“Untuk saat ini, PKS diduga terlibat melakukan kampanye terselubung melalui soal ujian akhir sekolah,” jelasnya. Dengan begitu, ia menyerahkan sepenuhnya persoalan ini kepada Panwaslu Kota Tangerang.

Sementara itu, anggota Panwaslu Kota Tangerang, Agus, mengatakan akan menindak lanjuti laporan yang disampaikan oleh masyarakat kepada Panwaslu. Agus juga menyampaikan, Panwaslu Kota Tangerang akan segera memanggil pihak-pihak yang terkait dalam kasus penunggangan soal ujian.

“Dalam hal ini, kita akan memanggil beberapa pihak. Di antaranya, Dinas Pendidikan Kota Tangerang, partai politik yang bersangkutan, dan stakeholder lain yang terlibat dalam penyelenggaraan Ujian Akhir Nasional yang yang bermasalah ini,” kata dia kepada wartawan.

Pemanggilan seluruh unsur yang diduga terlibat, menurut Agus, untuk mendapatkan keterangan yang utuh mengenai kasus tersebut. Pemanggilan terlapor, dan para saksi akan dilakukan dalam waktu sesingkat mungkin, mengingat waktu yang dimiliki Panwaslu dalam penyelesaian satu sengketa pemilu relatif pendek.

Sumber: Republika

Follow Akun Porno, Tifatul Alasan Kepencet dan Salahkan HP Touchscreen




SUARA-MUSLIM.COM ~ Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring sempat dihujat lantaran mem-follow sebuah akun porno di Twitter. Menurutnya, ia tak sengaja mem-follow akun porno tersebut saat menggunakan gadget touch screen.

"Hal ini sering terjadi pada gadget touch screen, tombol follownya ada di kiri bawah. Jadi begitu tetsentuh mk dianggap follower," tulis Tifatul dalam akun Twitter pribadinya, @tifsembiring, Selasa (18/3)

Ia menjelaskan, selama ini dirinya menjadi salah satu orang yang memberantas akun pornografi yang semakin marak. "Faktanya: Saya memberantas pornografi, jangan dibolak balik. Sudah Lk 1 juta situs porno yg diblok. Itupun diprotes, sy tidak peduli," tulisnya lagi.

Akibat salah follow ini, Tifatul sempat dihujat di jejaring sosial. Karena akun itu menampilkan gambar-gambar telanjang.

Setelah sadar bahwa dirinya mem-follow sebuah akun porno, politikus PKS ini segera unfollow. Tifatul segera membuat klarifikasi di akun Twitternya.

"ada yg adukan akun twitter porno, kepencet kolom tak sengaja," tulis Tifatul dalam akun Twitternya, Senin (17/3) kemarin

(Sumber: merdeka.com)
.
 

Ping your blog, website, 

or RSS feed for Free
Semua konten yang terdapat dalam situs ini boleh dicopy dengan menyebut sumbernya Suara Muslim
Copyright © 2013-2014. Suara Muslim - All Rights Reserved
Template by Creating Website | Designed by Suara Muslim
Proudly powered by Suara Muslim
| Innalillahi wa innailaihi raji'un, Rais Syuriyah PBNU KH Achmad Masduqi Machfudz wafat pada Sabtu, 1 Maret 2014 sekitar pukul 17.27 WIB. Alfaatihah! | Redaksi SUARA MUSLIM menerima kiriman tulisan berupa berita, informasi, dan artikel untuk dimuat di rubrik yang tersedia. Saran, Kritik, Artikel, atau Informasi lainnya kirim ke email: suaramuslimcom@gmail.com |